Regulasi kripto: perundang-undangan dan praktik dunia dalam regulasi
Description
Kripto adalah salah satu isu terpanas dalam agenda perundang-undangan di berbagai negara. Pendekatan terhadap hukumnya berbeda-beda. Namun demikian, satu hal sudah jelas: mata uang kripto membuat tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat mengacuhkannya.
Pasar mata uang kripto adalah jenis hubungan keuangan baru yang muncul di luar kerangka peraturan negara, sebagai superstruktur di atas dunia keuangan klasik mata uang fiat. Karena asetnya yang baru, sedikitnya preseden, dan tidak adanya manajemen terpusat, mata uang kripto berada di luar ranah hukum dan peraturan resmi dalam waktu yang cukup lama. Namun demikian, semakin pasar berkembang, semakin luas dan semakin aktif pengembangan berbagai peraturan yang tersedia untuk berbagai negara. Saat ini, regulasi mata uang kripto merupakan salah satu poin diskusi yang penting untuk sebagian besar lembaga legislatif di berbagai negara.
Regulasi mata uang kripto dalam praktik dunia
Seperti banyaknya masalah regulasi, tidak ada standar tunggal untuk mata uang kripto. Setiap negara memilih jalur pengembangannya dan norma tekanan peraturannya di pasar kripto sendiri. Proses ini baru saja mulai bermunculan, dan negara-negara baru mulai menjajakinya. Saat ini, kita dapat mengatakan bahwa terdapat beberapa wilayah di mana regulator kripto bekerja.
Regulasi mata uang kripto di dunia (data per November 2021):
Tiongkok adalah contoh utama negara seperti ini. Pada bulan September 2021, pemerintah negara ini menandatangani pelarangan penuh atas penambangan dan transaksi kripto. Bursa mata uang kripto dipaksa menutup aktivitas mereka di Tiongkok, dan menggunakan mata uang kripto dalam transaksi finansial menjadi ilegal.
Alih-alih mata uang kripto privat seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, dan lainnya, pemerintah memilih untuk membuat mata uang digitalnya sendiri yang diatur bank sentral CBDC — yuan digital.
Strategi regulasi moderat
Strategi regulasi moderat mata uang kripto adalah yang paling umum di dunia dan diikuti oleh lebih banyak negara. Strategi ini diambil karena mata uang kripto cocok dengan sistem keuangan umum negara tersebut: mata uang kripto tunduk pada perpajakan, pelaporan, undang-undang tentang pemberantasan perdagangan gelap, pembatasan sanksi, lisensi bursa dan aplikasi trading, dll. Negara-negara tersebut termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Federasi Rusia, Estonia, Uni Eropa, dan lain-lain.
AS
Regulasi mata uang kripto di AS memasuki fase pengembangan aktif pada tahun 2022. Pada titik ini, konsep umum regulasi berikut telah ditentukan:
-
Regulator untuk mata uang kripto adalah Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan Securities and Exchange Commission (SEC).
-
Penyedia layanan aset digital, termasuk bursa mata uang kripto dan platform token non-swappable (NFT), harus beroperasi di bawah Bank Secrecy Act (BSA) dan melaporkan transaksi pengguna yang mencurigakan.
-
Semua pendapatan dari mata uang kripto dikenakan pajak dan diperlukan untuk tujuan akuntansi.
-
Bagian industri yang tidak diatur seperti mixer transaksi dan Stablecoin algoritmik tanpa jaminan dilarang keras.
-
Mata uang kripto menerima status sebagai sekuritas dengan semua implikasi peraturan yang mengikutinya, dan mata uang kripto pertama, Bitcoin, diakui sebagai komoditas, seperti dinyatakan oleh kepala SEC, Garry Gensler.
Pada saat yang sama, mata uang kripto merupakan aset investasi umum yang dikumpulkan oleh berbagai perusahaan dan dana besar seperti Microstrategy, Tesla, Square, dan juga sejumlah perusahaan Indonesia.
Federasi Rusia
Federasi Rusia telah sejak lama menolak menerima mata uang kripto ke dalam kerangka hukum resminya. Namun demikian, pada akhir tahun 2022, negara ini juga mengambil sejumlah tindakan untuk menentukan status mata uang kripto. Dengan langkah itu, mata uang kripto privat seperti Bitcoin dilarang di negara tersebut sebagai alat pembayaran. Pada saat yang sama, aset-aset ini dianggap sebagai objek yang memungkinkan untuk digunakan dalam penyelesaian internasional, dan parameter regulasi penambangan mata uang kripto dan cara pengelolaan bursa untuk memperdagangkan aset tersebut diperkenalkan.
Estonia
Estonia merupakan salah satu negara pertama yang mengakui status kripto. Ini terjadi pada tahun 2017 lalu. Semua bursa dan layanan mata uang digital wajib menjalani proses perizinan dengan Polisi Estonia dan Dewan Penjaga Perbatasan sebagai “Penyedia Layanan Penukaran Mata Uang Virtual dengan uang fiat.”
Korea Selatan
Para penemu mata uang kripto Korea Selatan memiliki lingkungan hukum yang dinamis, terus-menerus ditambah dan diubah. Misalnya, pihak berwenang mengeluarkan undang-undang tentang perpajakan pendapatan dari mata uang kripto, yang akan berlaku pada tahun 2025. Semua bursa mata uang kripto harus menjalani proses lisensi wajib, dan pejabat negara diharuskan untuk mendeklarasikan mata uang kripto yang mereka miliki. Ada larangan atas mata uang kripto anonim seperti Monero dan Zcash. Negara ini juga sedang membahas masalah persetujuan legislatif atas status blockchain, Metaverse, NFT, dan berbagai objek industri kripto lainnya.
Negara-negara yang telah mengadopsi mata uang kripto
Ini adalah negara-negara di mana peredaran mata uang kripto diterima secara resmi dan memiliki status hukum yang setara dengan mata uang lainnya. El Salvador tetap menjadi pemimpin absolut di segmen ini. Negara ini telah mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resminya, dalam sirkulasinya sama dengan dolar AS. Kebijakan regulasi mata uang kripto mendorong penggunaan BTC oleh masyarakat umum dan bisnis. Pada tingkat negara, terdapat program untuk pendidikan di bidang mata uang kripto, dukungan industri, dan distribusi penambangan Bitcoin yang ramah lingkungan.
Pemerintah Indonesia mengenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0,1% atas investasi mata uang kripto dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset digital. Dasar pengenaan pajak baru adalah klasifikasi aset digital oleh kantor pajak Indonesia sebagai barang, bukan mata uang. Tanggal pemberlakuan yang disarankan adalah 1 Mei 2022.
Pemerintah masih berupaya menerapkan pajak tersebut, meskipun undang-undang yang disahkan di Indonesia sebagai respon terhadap pandemi telah menjadi dasar untuk mengumpulkan pemasukan dari transaksi mata uang kripto.
Menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, akan ada transaksi mata uang kripto senilai 83,8 triliun rupiah (sekitar $5,8 miliar) di negara ini pada tahun 2022. Oleh karena itu, sebagian besar proyek fintech telah mendapatkan dukungan dan popularitas yang luas di Denpasar, Jakarta, Makassar, Semarang, dll.
Kesimpulan
Seperti yang bisa Anda lihat, banyak negara masih dalam proses untuk membangun kerangka peraturan yang jelas dan persetujuan legislatif atas mata uang kripto. Saat ini, bisa kita katakan kalau mata uang kripto sudah membuat negara mana pun tidak bisa mengacuhkannya (Semua kota di Indonesia juga) dan sebagian besar di antaranya sedang berusaha untuk menentukan status mata uang kripto dalam ranah hukum untuk dapat menggunakannya dalam sirkulasi.
